Keunggulan kompetitif suatu bangsa adalah yang dibangun di atas keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa tersebut. Kalbar memiliki potensi keunggulan kompetitif dan komparatif, karena selain potensi sumberdaya alam yang lain, potensi kelautan dan perikanannya sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan diyakini potensi ini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian daerah, bahkan negara.
Peluang pengelolaan tersebut didukung oleh penerapan UU Otonomi Daerah, tetapi peluang itu di hadapkan pada tantangan globalisai, dimana pada tahun 2020 dicanangkan sebagai era pasar bebas bagi seluruh Negara di Dunia. Artinya bahwa persaingan untuk merebut pasar sangat ketat.
Kenyataan tersebut harus menjadi petimbangan bagi Kalbar untuk menentukan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan selama beberapa dasawarsa lalu lebih cenderung kepada supply driven based strategy.
Berdasarkan strategi tersebut, maka peningkatan produksi merupakan ukuran keberhasilan sektor tersebut. Kebijakan cenderung mendorong pelaku-pelaku usaha merebut rente ekonomi melalui peningkatan produksi sepanjang marginal profit dari kegiatan tersebut lebih besar dari marginal cost. Pengusaha pada kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan akan melakukan upaya ekspansi.
Berkembangnya pasar ekspor produk perikanan yang merupakan consumer centric market, dimana konsumen menentukan putusan tentang jenis dan tampilan produk, jumlah serta mutu yang dibelimembuat beberapa negara mengubah cara pandang dalam memanfaatkan potensi perikanan dan pasar.Perubahan tersebut diperkuat oleh tekanan organisasi multilateral dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya dan penjualan produk ke pasar. Kebijakan pemanfaatan potensi perikanan yang demikian dikenal sebagai demand driven based strategy. Persyaratan pasar yang mencakup lima yang telah disebutkan diatas menjadi pertimbangan utama dalam memanfaatkan potensi sumberdaya. Untuk masuk pasar konsumen mancanegara, maka produsen local harus memenuhi persyaratan tersebut.
Implementasi kebijakan demand driven based strategy tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan klaster, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip klaster didunia kelautan dan perikanan Kalbar. Klaster dapat didefinisikan sebagai sehimpunan perusahaan yang berkumpul pada suatu wilayah geografis dan saling berhubungan secara khusus, yang bersaing dan sekaligus bekerjasama atau secara singkat dapat dipahami bahwa klaster adalah merupakan kelompok industri iti spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan (peningkatan) nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis. Prinsip klaster adalah Customer Oriented, Collective dan Cumulative dengan menerapkan beberapa strategy untuk merebut pasar, yaitu : pahami permintaan pasar, rencanakan cara mencapai permintaan tersebut, penuhi permintaan tersebut, tentukan permintaan itu sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan inti dari klaster adalah strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi.
Faktor penting yang mendasari perlunya dibentuk klaster (perikanan) adalah meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, karena dapat menciptakan kekuatan dalam bentuk saling ketergantungan, keterkaitan dan kemandirian antara usaha-usaha inti, pendukung dan terkait. Selain itu, konsep pengembangan klaster perikanan merupakan suatu pilihan strategis yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan daerah, dimana klaster perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelakku usaha perikanan, meningkatkan devisa negara, pengentasan kemiskinan serta dapat mendorong pengembangan dan peningkatan sumberdaya lokal, namun bukan merupakan bagian yang terpisah dari model pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan-Perusahaan perikanan besar akan mendapatkan rangsangan untuk terlibat dalam pengembangan klaster perikanan ini, karena keberadaan klaster perikanan akan meningkatkan permintaan terhadap input khusus dan juga meningkatkan pasokannya serta mampu menarik investasi dari luar untuk masuk.
Rasanya tidak berlebihan seandainya Pemda (Kalbar) mulai memfokuskan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan lebih progresif, yaitu dengan memprioritaskan penerapan konsep-konsep klaster perikanan dengan selalu memperhatikan Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Lahan dan ketentuan-ketentuan tentang Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemda juga diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan berdasarkan keunggulan komparatifnya, menyediakan infrastruktur penunjangnya (jalan, listrik, air bersih, pelabuhan, dsb), memberikan kemudahan pelayanan perizinan, meyiapkan perangkat hukum dan aturan yang mendukung kearah terciptanya iklim investasi yang kondusif, dan yang terpenting adalah tingkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Oleh: Surachman Darusman SP
Fungsional Perencana Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalbar
Peluang pengelolaan tersebut didukung oleh penerapan UU Otonomi Daerah, tetapi peluang itu di hadapkan pada tantangan globalisai, dimana pada tahun 2020 dicanangkan sebagai era pasar bebas bagi seluruh Negara di Dunia. Artinya bahwa persaingan untuk merebut pasar sangat ketat.
Kenyataan tersebut harus menjadi petimbangan bagi Kalbar untuk menentukan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan selama beberapa dasawarsa lalu lebih cenderung kepada supply driven based strategy.
Berdasarkan strategi tersebut, maka peningkatan produksi merupakan ukuran keberhasilan sektor tersebut. Kebijakan cenderung mendorong pelaku-pelaku usaha merebut rente ekonomi melalui peningkatan produksi sepanjang marginal profit dari kegiatan tersebut lebih besar dari marginal cost. Pengusaha pada kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan akan melakukan upaya ekspansi.
Berkembangnya pasar ekspor produk perikanan yang merupakan consumer centric market, dimana konsumen menentukan putusan tentang jenis dan tampilan produk, jumlah serta mutu yang dibelimembuat beberapa negara mengubah cara pandang dalam memanfaatkan potensi perikanan dan pasar.Perubahan tersebut diperkuat oleh tekanan organisasi multilateral dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya dan penjualan produk ke pasar. Kebijakan pemanfaatan potensi perikanan yang demikian dikenal sebagai demand driven based strategy. Persyaratan pasar yang mencakup lima yang telah disebutkan diatas menjadi pertimbangan utama dalam memanfaatkan potensi sumberdaya. Untuk masuk pasar konsumen mancanegara, maka produsen local harus memenuhi persyaratan tersebut.
Implementasi kebijakan demand driven based strategy tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan klaster, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip klaster didunia kelautan dan perikanan Kalbar. Klaster dapat didefinisikan sebagai sehimpunan perusahaan yang berkumpul pada suatu wilayah geografis dan saling berhubungan secara khusus, yang bersaing dan sekaligus bekerjasama atau secara singkat dapat dipahami bahwa klaster adalah merupakan kelompok industri iti spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan (peningkatan) nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis. Prinsip klaster adalah Customer Oriented, Collective dan Cumulative dengan menerapkan beberapa strategy untuk merebut pasar, yaitu : pahami permintaan pasar, rencanakan cara mencapai permintaan tersebut, penuhi permintaan tersebut, tentukan permintaan itu sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan inti dari klaster adalah strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi.
Faktor penting yang mendasari perlunya dibentuk klaster (perikanan) adalah meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, karena dapat menciptakan kekuatan dalam bentuk saling ketergantungan, keterkaitan dan kemandirian antara usaha-usaha inti, pendukung dan terkait. Selain itu, konsep pengembangan klaster perikanan merupakan suatu pilihan strategis yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan daerah, dimana klaster perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelakku usaha perikanan, meningkatkan devisa negara, pengentasan kemiskinan serta dapat mendorong pengembangan dan peningkatan sumberdaya lokal, namun bukan merupakan bagian yang terpisah dari model pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan-Perusahaan perikanan besar akan mendapatkan rangsangan untuk terlibat dalam pengembangan klaster perikanan ini, karena keberadaan klaster perikanan akan meningkatkan permintaan terhadap input khusus dan juga meningkatkan pasokannya serta mampu menarik investasi dari luar untuk masuk.
Rasanya tidak berlebihan seandainya Pemda (Kalbar) mulai memfokuskan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan lebih progresif, yaitu dengan memprioritaskan penerapan konsep-konsep klaster perikanan dengan selalu memperhatikan Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Lahan dan ketentuan-ketentuan tentang Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemda juga diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan berdasarkan keunggulan komparatifnya, menyediakan infrastruktur penunjangnya (jalan, listrik, air bersih, pelabuhan, dsb), memberikan kemudahan pelayanan perizinan, meyiapkan perangkat hukum dan aturan yang mendukung kearah terciptanya iklim investasi yang kondusif, dan yang terpenting adalah tingkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Oleh: Surachman Darusman SP
Fungsional Perencana Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalbar
0 komentar:
Posting Komentar